PURBAYA KAJI WACANA KURANGI SUBSIDI LISTRIK TANPA NAIKKAN TARIF
Sumber : Kumparan
Halo Sobat Jobs!
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah mengkaji wacana pengurangan subsidi listrik dengan pendekatan baru yang tidak membebani masyarakat melalui kenaikan tarif. Langkah ini disebut sebagai salah satu strategi pemerintah untuk menyeimbangkan anggaran negara, sekaligus tetap melindungi kelompok masyarakat rentan dari dampak ekonomi.
Dalam keterangannya, Purbaya menegaskan bahwa subsidi listrik selama ini telah memberikan kontribusi besar terhadap pengeluaran negara. Namun, efektivitasnya kerap dipertanyakan karena sebagian subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas yang sebenarnya tidak terlalu membutuhkan. Oleh sebab itu, pemerintah mencari formulasi agar subsidi lebih tepat sasaran tanpa harus menaikkan tarif listrik.
Sumber : Kumparan
Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah pengalihan sebagian subsidi ke program bantuan langsung untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan cara ini, pemerintah berharap dapat mengurangi pemborosan anggaran sekaligus memastikan kelompok rentan tetap mendapat akses energi listrik dengan harga terjangkau. Skema bantuan langsung dinilai lebih transparan dan efisien dibandingkan subsidi menyeluruh.
Purbaya juga menjelaskan bahwa pemerintah tetap mempertimbangkan stabilitas ekonomi dalam setiap kebijakan. Jika subsidi listrik dipangkas secara tiba-tiba, dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak sosial. Karena itu, strategi yang dipilih adalah melakukan pengurangan secara bertahap, sambil memastikan bahwa tarif dasar listrik bagi masyarakat kecil tidak mengalami perubahan signifikan.
Sumber : CNBC Indonesia
Wacana ini pun mendapat beragam tanggapan dari berbagai pihak. Sejumlah pengamat ekonomi mendukung langkah pemerintah, dengan alasan subsidi energi kerap membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut mereka, dengan penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran, dana negara bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang juga sangat dibutuhkan masyarakat.
Di sisi lain, beberapa kalangan menilai pemerintah harus berhati-hati agar kebijakan ini tidak menambah beban rumah tangga miskin. Meski tarif tidak naik, potensi penurunan daya beli tetap bisa terjadi jika distribusi bantuan tidak berjalan optimal. Oleh sebab itu, peran data yang akurat sangat penting agar penerima manfaat benar-benar berasal dari kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah sendiri mengakui bahwa pendataan menjadi tantangan besar dalam implementasi kebijakan ini. Selama ini, masalah akurasi data penerima subsidi masih kerap terjadi, baik karena kurangnya koordinasi antarlembaga maupun perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah berencana memanfaatkan teknologi digital dan integrasi data kependudukan agar subsidi lebih tepat sasaran.
Sumber : Kumparan
Jika kebijakan ini berjalan sesuai rencana, Purbaya optimistis beban APBN dapat lebih terkendali. Selain itu, reformasi subsidi juga diharapkan dapat mendorong masyarakat menengah ke atas lebih sadar untuk menggunakan energi secara efisien, sementara masyarakat berpenghasilan rendah tetap terlindungi. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan menciptakan keseimbangan antara keberlanjutan fiskal dan keadilan sosial.
Penulis : Feby Mutiah | Editor : Feby Mutiah